Rais Syuriyah Karteker Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PWNU) Pengurus Wilayah Provinsi Bali KH Muhammad Cholil Nafis menegaskan bahwa kepemimpinan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan amanah untuk melayani umat, bukan sarana untuk meraih keuntungan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu

Penegasan tersebut ia sampaikan dalam Konfercab PWNU Pengurus Wilayah Provinsi Bali di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Cipayung, Pengurus Wilayah Provinsi Bali, Ahad (18/6/2026). Menurut KH Cholil Nafis, setiap proses pemilihan kepengurusan dalam Konfercab harus dilandasi semangat khidmah dan tanggung jawab moral terhadap organisasi serta jamaah. Karena itu, ia mengingatkan agar para peserta memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, dan komitmen pengabdian kepada umat.

“Kalau NU sibuk dengan pemilihan ketuanya, nanti kita lupa misi sebenarnya NU. Jadi kalau sudah mendahulukan organisasi daripada jemaahnya, berarti sudah kebalik, NU sudah menjadi modern (tidak tradisional),” ucapnya. Kiai Cholil juga mengingatkan agar dinamika pemilihan tidak membuat warga NU melupakan misi utama organisasi, yakni melayani jamaah dan umat. Persatuan serta semangat khidmah, kata dia, harus tetap menjadi prioritas dalam setiap proses organisasi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jabatan di NU bukanlah posisi untuk mencari keuntungan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, praktik politik uang tidak boleh mendapat tempat dalam proses pemilihan. “Yang terpilih nanti harus benar-benar lahir dari pilihan yang bersih. Jangan sampai masa depan organisasi ditentukan oleh uang. Pilihlah sesuai hati nurani dan pertimbangan terbaik untuk NU,” ujar Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Menurutnya, politik uang tidak hanya mencederai mekanisme demokrasi organisasi, tetapi juga merusak nilai-nilai pengabdian yang menjadi fondasi NU. Karena itu, seluruh peserta konferensi diminta menjaga integritas dan menempatkan kepentingan organisasi serta umat di atas kepentingan pribadi. Untuk menjaga integritas Konfercab, Kiai Cholil memastikan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat politik uang. Sanksi yang diberikan dapat berupa pembatalan hak suara hingga diskualifikasi. “Saya sebagai Rais memastikan, siapa pun yang terlibat politik uang akan didiskualifikasi. Kalau sebelum pemilihan ada yang terbukti menerima uang untuk menentukan pilihan, maka hak suaranya dapat dibatalkan dan kalau selesai pemilihan, akan kami batalkan,” tegasnya. ( kutip ; nu-online-Pengurus Wilayah Provinsi Bali )